Pemerintah mereformasi fungsi Koperasi Desa Merah Putih menjadi offtaker komoditas dan penyalur subsidi guna memperkuat tata…
Pemerintah mengkaji reformasi kebijakan PPPK paruh waktu guna menuntaskan penataan kepegawaian non-ASN melalui skema pembiayaan APBN.
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan BBM B50 di Cikampek, sekaligus menegaskan akuntabilitas kebijakan publik dalam pemenuhan pangan…
Analisis kebijakan publik menyoroti operasi senyap perombakan pimpinan BGN serta pentingnya pengetatan indikator kepatuhan bagi penerima…
Tuntutan transparansi anggaran dan formulasi kebijakan kunjungan luar negeri mengemuka usai Seskab Teddy merespons kritik data…
Presiden Prabowo Subianto berkurban 1.098 sapi dari APBN senilai Rp100 miliar, memicu perdebatan transparansi anggaran, fikih,…
Pemerintah menerbitkan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA guna mengamankan devisa hasil ekspor senilai Rp1.100 triliun…
Eskalasi unjuk rasa Harkitnas 2026 menjadi indikator sosiologis atas tekanan inflasi, devaluasi rupiah, dan penurunan daya…
Analisis komprehensif kebijakan pengambilalihan pidato KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo dalam memitigasi krisis makroekonomi domestik.
Di balik realisasi pertumbuhan PDB Q1 2026, ekonomi riil Indonesia menghadapi risiko jebakan sektor informal dan…
Laporan kebijakan publik mengenai penggunaan Maung MV3 Garuda Limousine oleh Presiden Prabowo di KTT ASEAN sebagai…
Pemerintah mengarahkan revisi UU Polri pada penguatan Kompolnas dan demiliterisasi. Langkah ini diambil guna memperbaiki tata…
