Evaluasi Tata Kelola KTP Digital Terhadap Kesiapan Infrastruktur Nasional
indonesiaforward.net — Kebijakan administrasi kependudukan yang menetapkan mandatori verifikasi melalui aplikasi KTP digital per 1 Januari 2026 memicu perdebatan mengenai kesiapan infrastruktur digital dan mitigasi inklusi sosial bagi warga negara.
Laporan berkala menunjukkan adanya gap regulasi yang signifikan antara target formal birokrasi dan capaian riil di tingkat tapak. Langkah penghentian blangko fisik e-KTP dinilai mendahului kesiapan ekosistem teknologi hulu.
Data pengelolaan informasi kependudukan mengungkap disparitas adopsi teknologi yang tajam antarwilayah. Kebijakan standardisasi satu aplikasi ini terbentur oleh keterbatasan daya dukung perangkat keras masyarakat.
Sebab, hingga April 2026 warga Pamekasan yang terdaftar sebagai pengguna identitas kependudukan digital baru s...