Evaluasi Kebijakan Pengamanan Aksi Berbasis Pergub DKI 232/2015
indonesiaforward.net — Kepolisian Daerah Metro Jaya menerapkan instrumen Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 sebagai basis legalitas pelibatan personel TNI dalam pengamanan aksi mahasiswa lintas universitas di koridor Tosari, Jakarta Pusat, pada Jumat 12 Juni 2026. Pendekatan ini memperlihatkan rigidnya implementasi regulasi tata ruang publik di pusat kota.
Langkah membatasi laju demonstrasi di Jalan MH Thamrin diambil guna mengamankan episentrum jaringan transportasi massal dari risiko kelumpuhan. Penanganan ini memicu perdebatan publik terkait batasan militerisme dalam ruang tata kelola sipil.
Legalitas Pembatasan Zona Penyampaian Aspirasi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa kawasan Bundaran HI merupakan zona steril dari aktivi...