indonesiaforward.net — Berdasarkan analisis Environmental Outlook 2026, Pulau Jawa memerlukan transformasi tata kelola sumber daya air yang progresif untuk mengatasi defisit sebesar 118 miliar meter kubik per tahun. Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi di Jawa telah melampaui daya dukung ketersediaan air bersih secara alami.
Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup KLH, Sigit Reliantoro, memaparkan urgensi investasi infrastruktur air untuk memastikan ketersediaan yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. “Di Jawa, tahun 2024 lalu, kita sudah kekurangan 118 miliar meter kubik air per tahun untuk memenuhi kebutuhan,” ungkap Sigit dalam peringatan Hari Air Sedunia di Jakarta.
Proyeksi Kelangkaan dan Langkah Mitigasi
Pemerintah secara aktif memantau ketersediaan air per kapita yang diprediksi akan menyentuh level kritis 476 meter kubik pada tahun 2040 jika tidak ada intervensi kebijakan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam arahannya pada 16 Juni 2025, menekankan bahwa pemulihan kualitas sungai di enam provinsi di Jawa adalah prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Langkah ini mencakup optimalisasi sistem distribusi untuk menekan angka kehilangan air yang saat ini masih mencapai 40 persen di wilayah perkotaan besar. Digitalisasi melalui smart water meter dan revitalisasi pipa tua menjadi bagian dari strategi modernisasi yang sedang diakselerasi oleh pemerintah pusat dan daerah melalui skema pembiayaan inovatif.
Restorasi Ekosistem Sebagai Solusi Jangka Panjang
Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA Bappenas, Dadang Jainal Mutaqin, menegaskan bahwa perlindungan wilayah tangkapan air adalah kunci utama untuk menghindari fenomena water stress. Dalam diseminasi IEO 2026 di Jakarta, ia menjelaskan bahwa pemulihan tutupan hutan sangat krusial bagi ketahanan air di wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi.
“Jadi sebenarnya Indonesia kalau di rata-rata air itu masih aman. Tapi kalau kita lihat per pulau, per-region, ini yang banyak kekurangan air ini ada di pulau Jawa,” ujar Dadang pada Jumat (13/3/2026). Upaya ini sejalan dengan target pemerintah untuk memastikan akses air bersih 100 persen bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.***