Soft launching QRIS antarnegara Indonesia-China per 30 April 2026 menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat sistem pembayaran nasional dan de-dolarisasi.
Skandal absensi ilegal ASN Brebes menyoroti lemahnya pengawasan publik, dugaan keterlibatan internal, dan potensi kerugian negara hingga Rp36 miliar.
Pemerintah mengarahkan revisi UU Polri pada penguatan Kompolnas dan demiliterisasi. Langkah ini diambil guna memperbaiki tata kelola kebijakan keamanan.
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menggandeng 40 homeless media untuk mengoptimalkan diseminasi kebijakan publik melalui 6 miliar tayangan digital setiap bulan.
Eskalasi militer di Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak hingga US$126 per barel, mengancam defisit APBN Indonesia di atas 3,3 persen PDB.
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama muncul dalam dakwaan suap impor PT Blueray Cargo. Skandal ini libatkan manipulasi parameter mesin scanner pelabuhan.
Laporan kebijakan publik terkait penggerebekan markas judi online internasional di Hayam Wuruk yang mengungkap kerentanan fasilitas bebas visa bagi keamanan nasional.
Laporan kebijakan publik mengenai langkah DJP memeriksa 38.068 peserta PPS guna mengamankan penerimaan negara dan memperkuat integritas sistem pajak nasional.
Polres Siak tahan SAS (25) atas kasus kekerasan terhadap anak tiri. Data menunjukkan pola kekerasan berulang dipicu masalah domestik sepele.
Pemerintah targetkan satu jenis paspor nasional dan nomor seumur hidup pada 2027. Kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan data perjalanan secara permanen.
