Laporan kebijakan publik Kalimantan Timur menunjukkan ketimpangan alokasi anggaran yang memicu aksi 4.000 massa dan tuntutan transparansi fiskal kepada Gubernur.
Laporan kebijakan publik mengenai wacana tarif Selat Malaka oleh Menkeu Purbaya yang bertentangan dengan komitmen UNCLOS 1982 dan stabilitas logistik nasional.
Laporan kebijakan publik mengenai dampak pernyataan Donald Trump terkait kewarganegaraan kelahiran dan implikasi diplomatiknya terhadap hubungan strategis India-AS.
Insiden mogoknya taksi Green SM di rel Bekasi memicu desakan audit standardisasi keamanan kendaraan listrik pada infrastruktur publik dan perlintasan sebidang.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) resmi memulai buyback saham senilai Rp5 triliun guna menjaga stabilitas pasar dan memperkuat indikator fundamental ekonomi nasional.
Polres Metro Jakarta Selatan memproses laporan dugaan penganiayaan ART oleh Erin Anthony, di tengah aksi lapor balik terkait pencemaran nama baik di media sosial.
Laporan kebijakan publik mengenai transparansi penyidikan kasus pembunuhan keluarga di Indramayu. Soroti perbedaan BAP, data sidik jari, dan hak saksi.
Pemerintah melalui KAI resmi mengubah nama KA Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek per 9 Mei 2026 pasca kecelakaan beruntun yang menewaskan 21 orang.
Soft launching QRIS antarnegara Indonesia-China per 30 April 2026 menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat sistem pembayaran nasional dan de-dolarisasi.
Skandal absensi ilegal ASN Brebes menyoroti lemahnya pengawasan publik, dugaan keterlibatan internal, dan potensi kerugian negara hingga Rp36 miliar.
