indonesiaforward.net — Pemerintah Republik Indonesia merilis indikator kinerja fiskal terbaru yang menunjukkan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap solid menghadapi lonjakan harga minyak global hingga US$100 per barel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa hingga Februari 2026, defisit APBN tercatat hanya sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini berada jauh di bawah ambang batas aman 3 persen PDB, yang memberikan ruang fiskal luas bagi pemerintah untuk memfungsikan APBN sebagai instrumen stabilitas ekonomi nasional.
“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” papar Purbaya Yudhi Sadewa dalam tinjauan kebijakan pada Kamis (26/3/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa selisih harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang menyentuh $74 per barel hanya terpaut $4 dari asumsi dasar APBN sebesar US$70 per barel. Data historis pada tahun 2008 dan 2014 menjadi rujukan optimisme pemerintah dalam mengelola volatilitas harga energi dunia tanpa mengganggu fundamental ekonomi domestik.
Keberhasilan Diversifikasi dan Kemandirian Energi
Dalam sektor kedaulatan energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa ketersediaan stok BBM nasional berada pada level yang mencukupi untuk seluruh kategori. Bahlil menyebutkan keberhasilan pemerintah dalam melakukan pengalihan sumber impor minyak mentah dari kawasan Selat Hormuz ke wilayah alternatif yang lebih stabil secara geopolitik.
Data kementerian menunjukkan kemajuan signifikan pada produk Solar (Dexlite dan Dex) yang kini telah dipenuhi 100 persen melalui produksi dalam negeri tanpa ketergantungan impor. Untuk jenis bensin dan LPG, meskipun masih terdapat komponen impor, pemerintah menjamin kelancaran distribusi logistik hingga ke tingkat konsumen akhir.
“Alhamdulillah, atas arahan Presiden dan dukungan rakyat, BBM kita baik bensin, solar maupun LPG terpenuhi dengan baik,” ujar Bahlil Lahadalia pada Jumat (27/3/2026).
Manajemen Risiko Fiskal Berbasis Data
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan menahan harga BBM di tengah tren kenaikan harga di 95 negara lain didasarkan pada analisis data yang presisi. Menteri Keuangan memastikan bahwa strategi efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga tahap untuk menjaga kesehatan postur APBN tanpa harus memangkas belanja prioritas seperti program perlindungan sosial.
Purbaya menekankan bahwa seluruh proyeksi ekonomi telah dikalkulasi secara transparan guna menghindari risiko fiskal yang tidak terduga di akhir tahun anggaran. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian pasar global.
“Jadi kita bukan ABS (Asal Bapak Senang), tapi semua terhitung dengan baik. Kita tidak pernah panik, tapi kita approach terukur,” tegas Purbaya pada Jumat (27/3/2026).
Melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang harmonis, Indonesia diproyeksikan mampu mempertahankan momentum pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi penerimaan negara guna memastikan target defisit tahun berjalan tetap sesuai dengan rencana strategis pembangunan nasional.***