DPR Arsip - Indonesia Forward

indonesiaforward.net — Pemerintah Indonesia mempertegas posisi kebijakan publik terkait pengelolaan ruang udara nasional menyusul bocornya dokumen rencana operasional militer Amerika Serikat di Jakarta pada Senin, 13 April 2026. Fokus utama evaluasi ini adalah mempertahankan prosedur perizinan berbasis persetujuan per kasus guna menjamin keamanan dan ketertiban penerbangan di wilayah kedaulatan RI. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kerja sama pertahanan internasional tetap selaras dengan UU Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara. Pemerintah menolak usulan perubahan mekanisme menjadi sistem berbasis notifikasi karena dinilai dapat melemahkan fungsi pengawasan negara terhadap aktivitas pesawat militer asing di jalur-jalur strategis Nusantara. Standar Regulasi...

indonesiaforward.net - Data kapasitas produksi pikap nasional menunjukkan angka yang signifikan di tengah keputusan impor 105.000 unit untuk Kopdes atau Koperasi Merah Putih. Volume impor tersebut setara lebih dari seperempat kapasitas produksi pikap domestik per tahun. Kontrak senilai Rp24,66 triliun itu mencakup 35.000 unit Scorpio Pik Up dari Mahindra & Mahindra serta 70.000 unit dari Tata Motors, terdiri atas 35.000 Yodha Pick-Up dan 35.000 Ultra T.7 Light Truck. Secara kuantitatif, angka 105.000 unit menjadi variabel penting dalam membaca keseimbangan suplai nasional. Perbandingan Volume Impor dan Kapasitas Nasional Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat kapasitas produksi kendaraan roda empat nasional mencapai 2,5 juta unit per tahun. Untuk segmen pikap, kap...

Tag: DPR

Evaluasi Kebijakan Ruang Udara: RI Tolak Sistem Notifikasi Militer AS

Data Kapasitas Produksi Pikap Nasional di Tengah Impor Kopdes