IndonesiaForward.net – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 pada Rabu (26/11/2025) memperlihatkan urgensi kebijakan nyata bagi guru madrasah swasta. Masalah kesejahteraan dan peluang P3K yang belum terjamin menjadi fokus FGSNI dalam rangka mendorong percepatan solusi berbasis data.
Ketua Umum FGSNI, Agus Mukhtar, dalam keterangannya yang dikutip Rabu (26/11/2025), menyampaikan selamat HGN sekaligus menegaskan kebutuhan mendesak untuk memberi jalan keluar yang terukur. “Terus semangat mengabdi,” katanya, sembari menyoroti ketimpangan yang masih berlangsung.
Agus menilai pidato Mendikdasmen dan Menteri Agama masih menekankan percepatan PPG dan beasiswa GTK tanpa memberikan kepastian peluang P3K. “Itu jauh dari harapan para pejuang P3K,” ujarnya. Menurutnya, perlu desain kebijakan yang mengintegrasikan peningkatan kompetensi dengan status kepegawaian.
FGSNI merespon situasi tersebut dengan menyusun rangkaian audiensi strategis selama HGN 2025. “Puncaknya, FGSNI mengikuti Puncak HGN 2025 Kemendikdasmen di Gelora Bung Karno pada 27–29 November 2025,” katanya. Agenda ini digunakan untuk memastikan rekomendasi dapat diadopsi pemerintah.
Agus mengingatkan bahwa rapat kerja Kemenag dan Komisi VIII DPR RI pada Senin (3/1/2025) belum memberikan keputusan memihak. Untuk itu, FGSNI mengarahkan strategi baru melalui audiensi ke Kementerian PPN/Bappenas. “Semua organisasi profesi tertuju ke kementerian ini,” ujar Agus.
Ia menilai penataan kesejahteraan guru harus mencakup analisis anggaran, pemetaan formasi, dan regulasi teknis. Pada Rabu (19/11/2025), Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat dengan Baleg DPR RI menegaskan bahwa Bappenas dan Kemenkeu belum adil terhadap guru Kemenag. Data itu menjadi dasar bagi FGSNI untuk mendorong perbaikan kebijakan.
Dengan pendekatan berbasis solusi, FGSNI berharap keberpihakan terhadap guru madrasah swasta dapat masuk dalam dokumen perencanaan nasional 2025–2029. (*)